Denpasar-Nerabalinews.com: Bawaslu Bali memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan pemilu pada November mendatang, baik kepada para calon maupun kepada para pemilih. Hal yang paling krusial jelang pelaksnaan pilkada adalah politik uang. Untuk memerangi hal tersebut Bawaslu Bali mulai gencang melakukan sosialisasi terkait bahaya politik uang.
Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) memiliki peran krusial dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh
Menurut Anggota Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menekankan pentingnya peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang memiliki fungsi melaksanakan ketenteraman, ketertiban di lingkungan, khususnya dalam menjaga keamanan di Tempat Pemungutan Suara di TPS. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 (Permendagri), dalam helatan Pemilu dan Pilkada. Satlinmas terlibat dalam pengamanan di lokasi TPS.
Ariyani, mengingatkan Satlinmas untuk tetap menjaga integritas, profesionalitas, dan netralitas mereka dalam mengawal pelaksanaan Pilkada. Sehingga harapannya akan terjamin situasi pelaksanaan Pemilihan yang tertib, kondusif, damai, dan aman. Kemudian berkaitan netralitas, meski tak berstatus pegawai pemerintah, jajaran Satlinmas diimbau menjaga netralitas.. Jika petugas Satlinmas menunjukan keberpihakan secara terbuka, maka dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan.
Netralitas sangat penting, karena Satlinmas berada di ring 1 pengamanan TPS. Jika mereka menunjukkan keberpihakan, hal ini bisa memicu permasalahan dan mengganggu kondusivitas di TPS,” Tegas Ariyani.
Dihadapan ratusan peserta pembinaan yang berlangsung di hotel di Denpasar, Ariyani mengajak seluruh personel Satlinmas untuk berperan aktif dalam menyebarkan informasi mengenai penyelenggaraan pemilihan dan berani melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu melalui pendekatan sosialisasi yang humanis.
Salah satu peserta asal Kabupaten Klungkung, Ketut Darpa, mengungkapkan tantangan yang dihadapi adalah menghilangkan praktik politik uang di masyarakat. “Sulit rasanya menghilangkan politik uang, karena kasusnya sangat sulit dibuktikan karena jarangnya masyakarat yang berani melapor.
Selain itu, masyarakat sering merasa muak dengan calon yang setelah terpilih melupakan rakyatnya, sehingga mereka cenderung menerima saja uang dari semua calon kepala daerah yang memberikannya.
Menanggapi hal tersebut, Ariyani menjelaskan bahwa politik uang terjadi karena ada pihak yang memberi dan ada yang mau menerima. “Benar, masyarakat merasa kecewa, tetapi untuk mewujudkan demokrasi yang bersih, kita harus memutus rantai penerima ini. Jangan mau terima uangnya, dan segera laporkan kepada Bawaslu, jangan takut melaporkan karena ada mekanisme informasi awal.
informasi awal tersebut pasti akan segera ditindaklanjuti oleh pengawas dan indentitas yang memberikan informasi sudah tentu dirahasiakan” tutup Ariyani.